Bag.13 – TERLENA ?

TERLENA ?

Oleh: B.P Sitepu

Tahun lalu gedung yang berlokasi di jalan utama kawasan perkantoran Kabupaten  Serang itu, masih dipakai sebagai gedung pertemuan keresidenan. Bangunannya kokoh kuat dan terkesan berarsitek Romawi kuno. Pilar-pilar besar dan gagah dengan pintu-pintu lebar tinggi dilengkapi dengan jendela-jendela besar memberikan kesan bangunan itu peninggalan zaman Belanda. Tapi sejak terbentuknya Propinsi Banten dengan perangkat pemerintahannya mulai tahun 2001 ini gedung yang menyimpan  berbagai kenangan itu beralih fungsi. Paling tidak buat “sementara”. Ruangan yang berukuran sekitar 40 x 12meter itu disekat-sekat dengan partisi yang berketinggian dua meter menjadi ruangan-ruangan kecil dengan ukuran kurang lebih 3 x 5meter. Ruangan-ruangan itulah menjadi kantor berbagai Biro dan Dinas. Dinas Pendidikan menempati sebagian dari bekas panggung gedung pertemuan inti ditambah dengan ruangan sempit di depan panggung yang berakhir dengan pintu keluar. Lima meja disusun  berderet sebagai meja  kerja Kepala-kepala Subdinas dan Kepala Dinas Pendidikan dengan beberapa stafnya menempati sebagian panggung sebagai ruang kerjanya, ruang kerja Pejabat Eselon II di Propinsi Banten. Ruangan itu semakin terkesan sesak dengan berdirinya beberapa filing cabinet di sudut-sudut ruangan. Tidak terlihat hiasan-hiasan dinding, juga tidak pernah terdengar dering telpon seperti biasa situasi kantor kecuali dari handphone.

Menurut ketentuan, jam kerja mulai pukul 7.00 pagi, tetapi pejabat yang hendak kami temui belum ada di tempat walaupun jam sudah menunjukan pukul delapan lewat. Waktu berjalan terus tanpa kenal kompromi. Para pegawai dengan seragam coklat lengkap dengan atribut dan indentitas sebagai pegawai Pemda Banten semakin banyak mengisi ruangan yang semakin terkesan sesak itu. Kami harus puas dapat bertemu dengan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Propinsi Banten yang memberikan informasi secara umum tentang organisasi dan pejabat Dinas tersebut, Kepala Dinas Propinsi Banten berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung itu, dilantik bulan Januari 2001. Oleh karena alasan tertentu, beliau belum dapat hadir setiap hari di kantor Dinas Pendidikan Propinsi Banten. Beberapa Kepala Sub Dinas dan Kepala Seksi dilantik bulan April 2001. Sungguhpun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Propinsi Banten telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur, uraian tugasnya belum dijabarkan lebih lanjut. Masing-masing Seksi belum dilengkapi dengan staf pelaksana. Kepala Seksi dan kadang-kadang Kepala Sub Dinas harus menyusun konsep, mengetik dan memproses sendiri surat-surat.

Dari Kepala  Bagian Tata Usaha diperoleh informasi bahwa urusan buku sekolah ditangani oleh Sub Dinas Sarana dan Prasarana yang secara oprasional dilakukan oleh Seksi Pengadaan. Oleh karena uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Dinas tersebut belum dijabarkan, maka ruang lingkup tugas dan fungsi Seksi Pengadaan secara rinci tidak dapat diketahui. Untuk tahun anggaran 2001 ini pengadaan buku dilakukan melalui DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah). Kepala Bagian Tata Usaha itu menyarankan untuk menghubungi Pemimpin Proyeknya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang nama Proyek, besarnya dana, serta target dan pelaksanaannya. Menarik juga untuk dicatat bahwa Sekretaris Proyeknya juga memberikan saran yang sama karena menurut pengakuannya dia sendiri tidak tahu persis tentang nama, program dan kegiatan Proyek itu. Dengan demikian nama Proyeknya saja baru diketahui setelah bertemu dengan Pemimpin Proyeknya.

Pimpro yang menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Program di Dinas Pendidikan yang sebelumnya bertugas sebagai dosen UPI di Bandung dan menyandang gelar Magister Pendidikan itu, dengan lancar menjelaskan kegiatan Proyeknya. Proyek yang bernama Proyek Pengadaan Buku itu merencanakan mengadakan sebanyak 230.000 eksemplar buku Matematika dan Bahasa Indonesia untuk kelas III SD khususnya untuk sekolah-sekolah yang kena bencana banjir beberapa bulan lalu. Di samping itu buku-buku itu juga akan dikirim ke sekolah-sekolah di Kabupaten/Kodya lain di Propinsi Banten yang memerlukannya. Data tentang sekolah yang memerlukan buku itu diperoleh dari masing-masing Bupati/Walikota. Buku itu akan dikirim langsung  ke masing-masing sekolah dengan surat pemberitahuan masing-masing Bupati/Walikota.

Di samping karena keterbatasan dana, alasan memilih kelas 3 dan 5 untuk sasaran buku yang diadakan ialah berdasarkan data yang diperoleh, jumlah buku untuk kelas 3 masih sangat kurang. Tidak diketahui alasan mengapa pada tahun-tahun sebelumnya buku untuk kelas itu lebih sedikit disediakan dari pada kelas lainnya. Kelas 5 juga dijadikan prioritas dalam pengadaan buku pelajaran tahun 2001 ini karena kelas 5 dianggap strategis dalam menghadapi Ebtanas di kelas 6. Buku pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia dijadikan pilihan karena kedua mata pelajaran itu dianggap sebagai landasan pengetahuan akademis dan sangat penting dalam mencerdaskan siswa. Matematika diperlukan untuk penalaran dan bahasa diperlukan untuk komunikasi dan seni.

Buku Matematika dan Bahasa Indonesia akan diadakan melalui pencetakan dan filmnya telah diperoleh dari Pusat Perbukuan. Unutk pencetakan buku itu, di Proyek disediakan dana sebesar Rp.9.000 per buku. Jumlah tersebut diperoleh dengan membandingkan harga jual buku yang sejenis di toko buku berkisar Rp. 13.000. Oleh karena pengadaan ini adalah mencetak maka diperkirakan biayanya lebih rendah dan ditaksir sekitar Rp.9.000. Sedangkan untuk mengirim buku itu sampai ke sekolah disediakan dana Rp.1000. per buku, dengan pertimbangan biaya kirim buku sekitar 10 % dari harga cetak. Ongkos kirim yang demikian dianggap masuk akal karena masih terdapat sejumlah sekolah yang hanya dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua (ojek) yang ongkosnya sampai Rp.30.000 untuk satu kali jalan dari tempat pemberhentian kendaraan roda empat.

Alasan pemilihan kelas, jenis buku, harga cetak dan biaya pengiriman buku pelajaran itu terkesan sederhana dan “lugu”. Tidak terlihat perhitungan-perhitungan analisis kebutuhan yang rumit. Juga dalam merencanakan harga cetak dan biaya pengiriman tidak didasarkan atas rumus-rumus perhitungan yang mempertimbangkan berbagai komponen dan unsur pencetakan dan pengiriman buku. Menjawab pertanyaan besarnya ongkos kirim buku itu, dijawab dengan penuh keyakinan bahwa dengan biaya sebesar itu diharapkan buku akan segera diantarkan ke sekolah dan tiba di sekolah. Kepala sekolah tidak dibebani tugas  mengambil buku itu di Kantor Cabang Dinas Pendidikan di ibu kota Kecamatan. Mereka ingin menghindari pengalaman selama ini, kepala sekolah atau guru dititipi buku ketika berkunjung ke kantor Depdiknas di Kecamatan tanpa disertai ongkos/biaya transport.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang Pimpro, pengadaan buku pelajaran SD ini baru sampai pada tahap persiapan cetak. Informasi tentang di mana dan perusahaan mana yang mencetak buku itu, apakah dilakukan melalui tender atau penunjukan, belum dapat diperoleh. Beberapa kali diungkapkan bahwa kebijakan teknis yang ditempuh Proyek mengacu pada kebijakan umum yang digariskan Pemda Propinsi Banten. Tidak diketahui lebih rinci apa dan bagaimana kebijakan umum yang dimaksud.

Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kodya memegang peranan penting dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu program pengadaan buku pelajaran diharapkan juga dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kodya. Lalu bagaimana koordinasinya dengan Pemda di tingkat Propinsi Banten? Menurut informasi yang diperoleh di Dinas Pendidikan Propinsi Banten, koordinasi itu ada, antara lain dalam bentuk data kebutuhan. Kalau Dinas Pendidikan Propinsi Banten mengadakan buku Matematika dan Bahasa Indonesia untuk kelas 3 dan 5 SD, Pemda Kabupaten/Kodya diharapakan mengadakan buku untuk mata pelajaran lain. Bentuk-bentuk lain dalam koordinasi ini, belum dinyatakan secara pasti.

Lalu, bagaimana memenuhi kebutuhan buku pelajaran untuk SLTP dan SMU/SMK atau untuk mata-mata pelajaran lain di SD? Bagaimana dengan buku-buku untuk MI, MTs, dan MA? Bagaimana dengan buku-buku perpustakaan sekolah? Ternyata jawaban yang dapat diperoleh di Dinas Pendidikan Propinsi ialah “mudah-mudahan tahun anggaran yang akan datang (2002) dapat diprogramkan”.

Apakah pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan sekolah dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kodya di Propinsi Banten?

Kabupaten Lebak merupakan salah satu dari enam Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Banten, memiliki kenangan sejarah berskala nasional. Di daerah ini sempat berkiprah seorang Asisten Residen yang bernama Eduard Douwes Dekker. Walaupun masa tugasnya kurang dari tida bulan ( 21 Jan s.d. 4 April 1856 ), namun bukunya dengan judul Max Havelaar (1860) sebagai suatu karya sastra yang kontroversial membuat namanya menjadi lebih terkenal dan mendunia. Dewasa ini kabupaten yang beribukota Rangkasbitung ini memiliki 19 kecamatan dengan 300 desa/kelurahan dalam wilayah seluas sekitar 2.856 km2 yang dihuni oleh sekitar 1. 042.595 penduduk. Sungguhpun daerah ini mengandalkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan sebagai penghasilan utamanya, dari 300 desa/kelurahan yang ada 190 (64,14%) masih termasuk desa tertinggal. Masih cukup banyak penduduk yang berpenghasilan Rp.90.000 per orang per bulan di pedesaan dan Rp. 150.000 di daerah kota. Oleh karena itu cukup beralasan masyarakat di kabupaten ini sangat mendambakan pendidikan yang murah dan kalau bisa “gratis” untuk dapat meningkatkan taraf hidup anak-anak mereka di kemudian hari.

Pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dilakukan melalui 797 SD dan 158 MI Negeri dan Swasta  dengan jumlah 186.432 siswa serta 53 SLTP dan 47 MTs dengan jumlah 41.017 siswa. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di SD terlihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukan di SD telah mencapai 93,27 % tetapi APM di SLTP hanya mencapai 52% yang antara lain karena faktor ekonomi. Di tingkat pendidikan menengah, terdapat 14 SMU. 5 SMK, dan 14 MA Negeri dan swasta dengan jumlah 12.684 siswa. Faktor ekonomi merupakan alasan terkuat mengalahkan faktor sosial yang mengakibatkan APM di tingkat pendidikan menengah hanya mencapai 7,16 %. Apabila mutu guru guru dapat dijadikan indikator mutu proses dan hasil pendidikan, maka 19,45% dari 5.306 guru SD/MI, 41,06 % dari 1.376 guru SLTP/MTs, dan 28.85 % dari 707 guru SMU/MA dianggap tidak layak mengajar karena berbagai alasan. Oleh karena itu peranan buku pelajaran sebagai salah satu sumber pembelajaran sangat membantu upaya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan administrasi pemerintahan di Kabupaten Lebak telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Perda Kabupaten Lebak. Berdasarkan Perda, pembinaan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kabupaten, dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat Kecamatan. Dengan berlakunya Perda yang diterbitkan tahun 2000 itu, maka tugas dan fungsi Kantor Depdiknas dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru dibentuk.

Berdasarkan struktur organisasi yang baru tersebut di tingkat Kabupaten, pembinaan buku sekolah dilakukan secara terpisah-pisah oleh Seksi Kurikulum yang ada di masing-masing Subdinas Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, Subdinas Pendidikan Menengah Umum, dan Subdinas Pendidikan Keagamaan. Sungguhpun sudah ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, uraian tugas secara rinci belum dirtetapkan. Dengan demikian  belum terlihat siapa yang akan melakukan koordinasi antar jenjang pendidikan dalam pembinaan buku sekolah.

Informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, bahwa Pemda setempat menganggap sektor pendidikan menjadi prioritas pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam kerangka berpikir demikian maka buku pelajaran dan buku perpustakaan dianggap penting.untuk memenuhi permintaan Pemda setempat dalam bulan April yang lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan program pengadaan buku pelajaran SD senilai sekitar Rp. 39 miliar. Akan tetapi sampai bulan Juli 2001 ini belum ada tanggapan dari Pemda setempat. Oleh karena itu dalam tahun 2001 ini tidak ada kegiatan pengadaan buku pelajaran di Dinas itu. Usul yang sama disampaikan kembali akhir bulan Juni 2001 untuk perencanaan anggaran tahun 2002.

Tidak dapat diperoleh rincian data perencanaan pengadaan buku pelajaran yang sekitar Rp. 39 miliar tersebut. Diberitahu bahwa dasar pemikiran perencanaan tersebut ialah semua buku yang ada di sekolah diganti baru untuk semua bidang studi dengan rasio satu buku untuk setiap siswa. Nampaknya sederhana sekali jalan berpikirnya. Dijelaskan pula bahwa dana yang diusulkan baru untuk pengadaan buku saja, belum termasuk biaya pengirimannya ke sekolah. Apakah buku itu akan dicetak atau dibeli? Bagaimana biaya dan cara pengirimannya ke sekolah? Apakah pengadaan buku itu  dilakukan sekaligus? Apakah Pemda dapat menyediakan dana sebesar itu? Apakah diketahui bahwa Dinas Pendidikan Propinsi Banten mengadakan juga buku pelajaran? Jawabannya juga sederhana. ”Belum dipikirkan. Maklum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini masih baru berdiri”.

Ketika menggali informasi dari salah satu Kepala Seksi Kurikulum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diperoleh informasi yang cukup menggelikan, kalau tidak dapat dikatakan “merisaukan”. Penulis dipertemukan dan diperkenalkan oleh seorang staf dari Dinas Pendidikan Propinsi Banten di kantor Kepala Seksi tersebut. Dengan ramah beliau menceritakan betapa pentingnya buku pelajaran dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kata beliau, buku itu harus diteliti sehingga tidak mengandung kesalahan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan masalah sara. Siswa dan masyarakat memberikan perhatian besar terhadap buku pelajaran sehingga mereka bersedia membeli buku pelajaran itu. Pada umumnya buku yang dijual ke sekolah laku dan pembayarannya lancar. Apalagi kalau beliau telah memberikan rekomendasi dan memberitahu guru-guru bidang studi yang bersangkutan. Masih menurut beliau, setiap penerbit seharusnya menghubungi beliau  terlebih dahulu sebelum menghubungi sekolah. Oleh karena buku itu harus “kami” teliti, maka wajar saja kalau ada “persentase” kepada “kami” dan “sekolah”. Beliau menyarankan agar kalau memiliki buku pelajaran, segera menyampaikan contoh buku itu kepada beliau yang menurut pengakuannya pernah  jadi guru di daerah Bogor dan pernah menulis naskah buku pelajaran dan LKS. Menjawab pertanyaan program pengadaan buku pelajaran pendidikan menengah, beliau menjawab bahwa yang mengetahui buku pelajaran adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu beliau tidak memenuhi permintaan Pemda untuk menyusun program pengadaan buku pelajaran pendidikan menegah. Apakah beliau yang telah menyelesaikan pendidikan S2 itu terlena dengan pengalamannya sendiri, sehingga sampai penulis pamitan tetap tidak menyadari bahwa penulis adalah pegawai Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional dan bukan pramuniaga salah satu penerbit swasta yang dapat diajak berbicara tentang “persentase”.

Menarik pula untuk mengetahui apa yang terjadi dengan urusan buku sekolah di tingkat kecamatan dan Kecamatan Rangkasbitung praktis untuk dikunjungi setelah merepotkan orang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk sebanyak 1.814 orang per km2 ini, merupakan kecamatan yang terpadat diantara 19 kecamatan yang ada. Pembinaan pendidikan dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangkasbitung. Kantor yang gedungnya seperti rumah hunian dan terletak di Jl. Rawasari 5, ini adalah bekas Kantor Depdiknas Kecamatan Rangkasbitung yang memiliki telpon. Di dalam kantor ini tidak terlihat pegawai atau pengunjung berdasi atau berjas. Kepala cabang dinas berpakaian safari dengan berpenampilan khas ber NIP kepala 13 alias mantan pegawai Depdiknas. Tidak ada jabatan eselon yang memiliki tunjangan di kantor tersebut, kecuali Kepala Cabang Dinas.

Menurut informasi dari Kepala Cabang Dinas yang sebelumnya bertugas di Kecamatan Bayah ini, dalam tahun 2001 belum ada rencana dan kegiatan pengadaan dan pengiriman buku ke sekolah. Pada umumnya sekolah di Kecamatan Rangkasbitung telah memiliki buku pelajaran dengan rasio 1:1, kecuali di 9 SD yang kena musibah banjir. Untuk memenuhi kebutuhan buku di sekolah itu, telah diajukan usul ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Lebak tapi,… belum ada tanggapan.

Sungguhpun buku pelajaran dianggap penting, namun tidak ada program dan anggaran di cabang dinas untuk pengadaan buku pelajaran. Selama ini tingkat  kecamatan kebagian “repotnya” menyalurkan buku yang di kirim ke kecamatan tetapi tidak ada atau kurang biaya untuk merepacking dan mengirimkan buku itu ke sekolah. Kepala Cabang Dinas yang memiliki dua orang tenaga administrasi dan sembilan pengawas ini lebih menginginkan pengiriman buku tidak usah melalui Cabang Dinas di tingkat kecamatan tetapi langsung ke sekolah saja. Alasan utamanya ialah tidak ada gudang dan tidak cukup tenaga untuk mengurusinya apalagi kalau dana pengirimannya tidak cukup atau tidak ada. Lebih efisien, lebih cepat, dan lebih efektif kalau langsung dari pengirim ke sekolah, asal laporannya ada ke Cabang Dinas, katanya.

Sambil melaju pulang ke Betawi menelusuri jalan tol yang bebas hambatan kecuali lobang-lobang, terkenang bagaimana proses desentralisasi dan otonomi daerah berlangsung di Propinsi yang baru berdiri itu. Struktur organisasi dengan nama  yang berbeda-beda, serta tugas dan fungsi yang beragam memberikan aroma khas otonomi. Dalam kesibukan mengurusi struktur organisasi, pejabat dan jabatan, rotasi dan mutasi, urusan buku pelajaran sekan-akan terabaikan. Semua insan mengatakan buku itu penting dan bagi orang tertentu bahkan mendatangkan rejeki dan menjadi kaya raya dari usaha buku. Akan tetapi ternyata dalam tahun 2001 ini, data dan informasi tentang kelanjutan dan kesinambungan pembinaan buku pelajaran di tempat-tempat yang dikunjungi sangat jauh dari harapan orang yang “fanatik” terhadap pendapat bahwa buku sebagai sumber belajar, buku sebagai jendela dunia, buku sebagai alat alat mencerdaskan bangsa, tiada hari tanpa buku….dan sebagainya.

Propinsi Banten baru lahir dan  masih merupakan bayi yang bel;ajar merangkak bangkit untuk mandiri, masih serba kekurangan dalam berbagai sumber daya. Daerah yang memiliki kawasan industri di Cilegon ini potensial berkembang di masa yang akan datang. Pejabat eselon empatnya saja memperoleh tunjangan jabatan lebih dari satu juta rupiah. Di bidang pendidikan, masing-masing Kabupaten/Kodya memiliki profil dengan data yang lengkap sebagai acuan untuk mengembangkan progam termasuk di bidang perbukuan. Asalkan Propinsi  dengan Kabupaten/Kodyanya tidak terlena dengan berbagai hiruk pikuk masalah-masalah sosial politik yang menggema akhir-akhir ini. Terlena…terlena….kata-kata itu berlanjut dari suara lagu di kaset menyertai perjalanan yang cukup melelahkan menyongsong Pameran Buku IKAPI Jakarta, medio  Juli 2001.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s