OTONOMI PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN

OTONOMI PENYEDIAAN BUKU PELAJARAAN

Oleh B.P. Sitepu

(Artikel ini dimuat dalam Jurnal Analisis, CSIS tahun XXIX/2000,No3)

Buku pelajaran mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis dan penting dalam upaya meningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan serta meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Upaya pemerintahan untuk menyediakan buku pelajaran pokok SD, SLTP, dan SLTA secara untuk setiap siswa ternyata masih mengalami masalah dalam pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatannya sehingga dana yang begitu besar untuk penyediaan buku pelajaran pokok itu tidak efektif dan efisien. Sementara itu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi perlu dipertimbangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dan memberikan pengaruh dalam penentuan strategi pembelajaran, termasuk dalam penyusunan dan pemanfaatan buku pelajaran pokok. Otonomi daerah nampaknya merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah penyediaan buku pelajaran pada umumnya dan buku pelajaran pokok pada khususnya. Dalam hubungannya dengan penyediaan buku pelajaran pokok, otonomi perlu dikembangkan sampai ke tingkat sekolah sengdan memberdayakan kemampuan guru dan masyarakat setempat. Kebijakan ini diharapkan juga dapat mendukung perkembangan industri buku secara nasional.

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa buku pelajaran yang dipakai di sekolah tidak hanya berdampak pada kualitas proses dan hasil pembelajaran, akan tetapi juga memberikan pengaruh pada angka partisipasi anak usia sekolah serta pada perkembangan industri buku secara nasional. Tersedianya buku pelajaran yang memenuhi persyaratan pendidikan dalam jumlah yang memadai dan tepat waktu dapat menjadi sumber pembelajaran yang meningkatkan proses serta hasil pembelajaran dan sebaliknya. Penting dan strategisnya kedudukan dan fungsi buku pelajaran dengan segala kelebihannya sebagai sumber pembelajaran sangat dirasakan khususnya di tempat-tempat yang kurang atau tidak memiliki sumber pembelajaran lain. Oleh karena itu, jumlah dan jenis buku pelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran cukup banyak dan harganya cukup mahal sehingga menjadi beban ekonomi orang tua. Tidak jarang terjadi orang tua tidak dapat menyekolahkan atau menyuruh anaknya berhenti belajar di sekolah karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan yang antara lain untuk membeli buku pelajaran. Sedangkan di banyak negara (termasuk Indonesia) masih banyak penerbit mengutamakan penerbitan buku pelajaran dengan lembaga-lembaga pendidikan, khsuusnya siswa, sebagai pasar utama. Dengan demikian semakin banyak siswa memakai buku pelajaran, diharapkan semakin berkembangan pula penerbitan buku di negara itu.

Dalam upaya meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan angka partisipasi anak usia sekolah di SD, SLTP, dan SLTA khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan program wajib belajar, serta untuk mendorong perkembangan industri buku di Indonesia, pemerintah selama ini menyediakan buku pelajaran pokok dan buku perpustakaan untuk semua SD/MI, SLTP/MTs, SMU/MA serta Sekolah Kejuruan baik negeri maupun swasta dengan dana pemerintah. Penyediaan buku pelajaran pokok dilakukan dengan cara menyususn dan menerbitkan naskah, sementara untuk buku perpustakaan dilakukan dengan cara memilih dan membeli buku-buku terbitan swasta. Sejak tahun 1996/1997 khusus untuk buku pelajaran pokok SLTP, buku-buku terbitan swasta dinilai, dipilih dan dibeli pemerintah dengan menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia. Buku pelajaran pokok disediakan dengan target semua mata pelajaran dan dengan rasio satu buku untuk satu siswa. Guru dan siswa wajib menggunakan buku itu sebagai buku pelajaran pokok atau teks utama dalam proses pembelajaran. Guru mempersiapkan bahan pembelajaran, membelajarkan siswa, memberikan tugas dan menyusun evaluasi dengan mengacu pada bahan dalam buku pelajaran pokok. Sedangkan siswa menggunakan buku pelajaran pokok sebagai sumber utama (di samping guru) dalam mempelajari setiap mata pelajaran. Untuk melengkapi dan memperkaya pengetahuan siswa, buku itu dapat diperkaya dengan buku lain.

Kurang bermutunya buku pelajaran terbitan swasta serta kesulitan sekolah memperoleh buku pelajaran di banyak daerah merupakan titik awal munculnya kebijakan pemerintah untuk menyediakan buku pelajaran pokok untuk SD, SLTP, dan SLTA. Kebijakan itu kelihatannya cukup beralasan dilihat dari data penilaian buku pelajaran terbitan swasta yang dilakukan olej Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai ilustrasi, hasil rata-rata penilaian setiap tahun mulai dari tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1995/1996 menunjukkan bahwa hanya 47,90 persen buku terbitan swasta yang dinyatakan memnuhi syarat untuk dipakai sebagai buku pelajaran pelengkap atau buku perpustakaan (Pusat Perbukuan, 1994). Sebagaian besar dari 19.642 judul buku yang dinilai selama 17 tahun itu memiliki kelemahan dari segi isi, metodologi pembelajaran, bahasa, grafika atau keamanan nasional sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dipakai sebagai buku pelajaran pelengkap atau buku perpustakaan sekalipun. Sedangkan buku-buku yang dikategorikan memnuhi syarat pada hakikatnya juga masih memiliki kelemahan dalam berbagi aspek tetapi masih dapat ditoleransi. Di samping masalah kualitas itu, kuantitas dan penyebaran buku merupakan masalah lain. Produksi buku dilihat dari jumlah judul dan jumlah tirasnya pada umumnya masih tergolong rendah. Perlu diketahui bahwa di antara negara-negara ASEAN saja, Indonesia memiliki produksi buku yang terendah per tahun dilihat dari rasio judul buku baru terhadap jumlah penduduk. Masalah ini diperburuk lagi oleh jaringan penyebarannya (agen atau toko buku) yang belum menjangkau semua ibu kota kecamatan apalagi desa, sehingga banyak sekolah khsuusnya yang berada di daerah terpencil mengalami kesulitan mendapatkan buku pelajatan. Keadaan yang demikian mendorong pemerintah menerbitkan buku pelajaran pokok dan menyalurkannya ke sekolah.

Kebijakan pemerintah dalam menyediakan buku pelajaran dan buku perpustakaan sekolah telah dapat mengatasi berbagai masalah dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, kebijakan itu menimbulkan masalah lain pula yang terjadi, antara lain, sebagai akibat: (a) kemajuan teknologi informasi, (b) kebijkana pemerintah dalam hal penyediaan buku pelajaran pokok itu sendiri, serta (c) mutu buku pelajaran pokok yang disediakan oleh pemerintah. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang kecepatan dan perubahannya hampir tidak dapat diramalkan secara tepat, menjelang akhir milenium kedua ini mengakibatkan kedudukan dan fungsi buku pelajaran sebagai salah satu sumber pengetahuan tidak lagi seperti sebelumnya.

Kebijakan pemerintah dalam penyediaan buku pelajaran pokok dianggap merupakan praktek monopoli dalam penerbitan buku pelajaran dan tidak menguntungkan pertumbuhan serat perkembangan industri buku nasional. Penerbit swasta merasa kehilangans ekolah dan siswa sebagai pasar utama buku mereka sehingga kebijakan pemerintah menerbitkan dan menyalurkan buku pelajaran pokok itu dianggap sangat merugikan usaha mereka. Diikutsertakannya penerbit swasta dalam penyediaan buku pelajaran pokok SLTP dianggap menguntungkan hanya sejumlah kecil penerbit dan merugikan banyak penerbit lainnya. Di lain pihak, ternyata penyediaan buku pelajaran pokok oleh pemerintah juga belum dapat diandalkan sepenuhnya baik dari segi mutu maupun penyebarannya. Buku-buku pelajaran terbitan atau yang dibeli pemerintah ternyata tidak luput dari berbagai kelemahan dalam isi, bahasa, penyajian/metodologi, dan grafika serat fisik buku. Dengan kata lain, buku pelajaran terbitan atau yang dibeli pemerintah tidak selalu lebih baik dari buku pelajaran lainnya. Di samping itu keterbatasan dana pemerintah serat tidak tersedianya buku di sekolah pada waktu diperlukan membuat kebijakan dan usaha pemerintah dalam penyediaan buku pelajaran selama ini terkesan tidak efektif dan efisien. Padahal dana yang dipergunakan untuk penyediaan buku dan pengelolaan buku di lingkungan Depdiknas yang sebelumnya bernama Dedikbud, sejak tahun 1987 ditangani oleh sebuah lembaga khusus, Pusat Perbukuan.

Pusat Perbukuan dibentuk dengan tujuan agar pengelolan dan pembinaan perbukuan di lingkungan Depdiknas dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu diharapkan semua kegiatan penanganan masalah perbukuan di lingkungan Depdiknas berada dalam satu tangan, yaitu Pusat Perbukuan yang langsunbg bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional (Surat Edaran Mendikbud No. 57/MPK/87). Untuk mendukung Pusat ini disediakan tenaga, dana, dan sarana kantor dan gudang buku di tingkat Pusat dan 287 gudang buku yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tulisan ini mencoba mengkaji peran buku pelajaran pada umumnya dan buku pelajaran pokok pada khsususnya dalam era revolusi informasi dewasa ini serta kebijakan pemerintah dalam penyediaan buku pelajaran untuk SD, SLTP, dan SLTA. Secara khusus pembahasan diarahkan pada kedudukan, fungsi dan isi buku pelajaran pokok serta kebijakan penyediaan buku pelajaran pokok menghadapi otonomi daerah termasuk dalam konteks pengelolaan pendidikan berbasis sekolah.

Fungsi Buku Pelajaran

Buku dalam bentuk cetakan merupakan media pembelajaran yang tergolong tertua dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Media cetak ini mulai berkembang secara pesat sesudah ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg tahun 1445, sungguhpun media cetak dalam bentuk lain sebenarnya telah ditemukan terlebih dahulu di Cina dan Korea. Kehadiran buku mengubah strategi dan metode pembelajaran yang sebelumnya sangat bergantung dan berpusat pada guru sebagai sumber pembelajaran satu-satunya. Dalam perkembangnnya kemudian, sebagai dampak dari perkembangan metodologi pembelajaran, untuk keperluan tertentu buku dapat menggantikan fungsi guru, seperti buku-buku yang termasuk jenis self-instruction dan do-it-yourself atau berbagai jenis bahan belajar mandiri lainnya.

Di banyak sekolah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, buku pelajaran masih digunakan sebagai sumber pembelajaran utama bagi siswa dan guru. Guru mempersiapkan dan memberikan bahan ajar semata-mata bersumber dari buku pelajaran yang tersedia. Guru memberikan latihan dan tugas serta menyusun bahan tes formatif dan sumatif dengan bahan-bahan yang adalah dalam buku pelajaran yang dipergunakan. Hampir tidak ada pengayaan yang berarti dari guru. Hal yang sama juga terjadi pada siswa. Mereka membaca dan belajar hanya dari buku pelajaran yang ada. Dalam kondisi proses pembelajaran yang demikian, buku pelajaran merupakan sumber pembelajaran  yang utama dan terutama. Oleh karena itu konsep ilmu yang salah, bahasa yang tidak komunikatif, atau penyajian yang tidak tepat akan menjadi distortion yang mengganggu proses pembelajaran dan menghambat pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Buku pelajaran yang diterbitkan oleh pemerintah dan swasta, nampaknya disusun masih berlandaskan pertimbangan kondisi proses pembelajaran si sekolah seperti yang digambarkannya itu.

Penguasaan guru atas bidang studi yang diajarkan dianggap masih kurang dan krativitasnya dalam mengembangkan bahand an metodologi pembelajaran masih rendah. Angapan yang demikian membuat buku pelajaran disusun selengkap serta sejelas mungkin dan disertai pula buku petunjuk bagaimana guru harus menggunakan masing-masing buku pelajaran dalam proses pembelajaran. Kekhawatiran akan rendahnya pengetahuan guru juga terlihat dari tersedianya sola, latihan atau tugas dilengkapi dengan kunci jawaban dalam buku petunjuk guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya atau mutu guru bidang studi masih rendah, menjadi alasan lain untuk menyusun buku pelajaran dan buku petunjuk guru dalam bentuk yang demikian.

Dalam kondisi buku menjadi satu-satunya sumber pembelajaran yang dianggap mampu menjabarkan isi kurikulum, kedudukan dan fungsi buku pelajaran memang menjadi sangat penting dan strategis. Oleh karena itu selain ketersediaan buku pelajaran dalam jumlah yang cukup mutunya harus terjamin serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi disiplin ilmu dan metodologi pembelajaran. Dengan demikian, buku pelajaran itu harus benar-benar sesuai dengan GBPP/Kurikulum dilihat dari tujua, isi, urutan, kedalaman dan keluasan pokok bahasan, serta benar-benar siap pakai, dan “mudah” digunakan. Yang juga menjadi pertimbangan penting bagi banyak guru dan siswa, buku yang dianggap baik dan bermutu adalah buku yang dapat dijadikan rujukan utama dalam mengerjakan soal-soal Ebtanas dan Ebta. Bahkan tidak jarang ukuran utama bagi guru ialah sejauh mana buku itu dapat membantu siswa dalam Ebtanas dan Ebta. Atau dengan perkataan lain, seberapa banyak bahan-bahan/soal-soal dari Ebtanas dan Ebta diambil dari buku itu. Pemikiran ini dapat dimaklumi karena hasil Ebtanas dan Ebta merupakans alah satu penentu nasib guru, dipuji atau dihukum melalui konduite. Walau bagaimanapun baiknya mutu sebuah buku pelajaran, akan tetapi kalau bahan atau soal-soal ujian tidak mengacu pada isi buku itu maka tetap saja buku itu dianggap tidak bermutu. Oleh karena itu, untuk mempromosikan bukunya, tidak tertutup kemungkinan penerbit melakukan kolusi dengan pembuat soal ujian ulan gan umum bersama, Ebtanas atau Ebta (Kompas, 20 Agustus 1997).

Anggapan dan kekhawatiran tentang mutu guru seperti yang diuraikan itu memang terjadi untuk bidang studi tertentu di sejumlah sekolah atau daerah, tetapi tentu tidak terjadi di semua sekolah dan daerah. Keadaan yang demikian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain seperti Brazil (Askerud, 1998). Siswa ternyat lebih unggil dari gurunya ketika mereka dihadapkan secara bersama mengerjakan soal atau tes yang sama. Katidakwajaran ini terjadi karena siswa lebih mampu memahami isi buku pelajaran atau memperoleh sumber belajar lain yang lebih lengkap dan mutakhir daripada gurunya yang mengacu hanya pada buku pelajaran yang tersedia di sekolah. Kenyataan ini tentu menjadi suatu ironi dalam dunia pendidikan. Akan tetapi keadaan yang demikian sudah barang tentu hanya merupakan kasusu yang terjadi di beberapa tempat saja dan tidak dapat digeneralisasikan sehinga rendahnya mutu guru tidak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menyediakan buku pelajaran pokok yang isi, metodologi, ilustrasi, dan bahasanya dibakukan sama untuk semua sekolah dis emua daerah.

Dalam era cyberspace dewasa ini kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memungkinkan pula penyajian isi buku dalam bentuk CD ROM atau electronic book. Internet yang berfungsi sebagai super highway communication juga memberikan kemudahan dalam menjelajahi berbagai perpustakaan untuk mendapatkan dan menggali informasi yang ada dalam koleksinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi strategi pembelajaran. Banyak sekolah yang mampu, khususnya di kota-kota besar, telah menggunakan dan mengembangkan pusat sumber belajar dengan menggunakan multi media termasuk di dalamnya media interaksi. Di samping tidak sedikit jumlah siswa yang memiliki komputer dan hubungan ke internet di rumah, tersedianya warung internet (warnet) di banyak tempat di kota-kota besar (sampai ke beberapa kabupaten) memungkinkan siswa atau guru dengan mudah memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber di dunia kapan saja. Teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan fungsi buku dalam bentuk aslinya telah berubah. Belajar dnegna menggunakan media elektronik dan optik lebih menarik serta kadang-kadang lebih berhasil daripada dengan menggunakan media cetak seperti buku. Era Guttenberg seakan-akan mulai berakhir dan digantikan oleh era cyberspace. Akan tetapi diakui bahwa kemudahan yang demikian tidak tersedia bagi semua siswa atau di semua tempat sehingga di banyak temapt masih terlihat buku berfungsi secara konvensional dalam proses pembelajaran. Sungguhpun demikian di era informasi dalam milenium ketiga kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat diabaikan bergitu saja dan perlu menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber pembelajaran. Penyusunan buku pelajaran dilihat dari segi isi, metodologi, ilustrasi, dan bahasa hendaknya memperhatikan sumber belajar lain yang tersedia di dalam atau luar sekolah yang dapat dimanfaatkan siswa. Dengan demikian kebermanfaatan kebijakan penyeragaman buku pelajaran pokok di semua sekolah menjadi diragukan terlebih-lebih karena pengalaman siswa dan guru dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang snagat bervariasi antar daerah bahkan dapat terjadi antarsekolah di daerah yang sama.

Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Buku Pelajaran

Sejak Pelita I pemerintah meningkatkan perhatian terhadap penyediaan buku pelajaran pokok di samping buku perpustakaan sekolah. Buku perpustakaan yang disediakan pemerintah merupakan buku pelengkap dan buku bacaan. Buku tersebut dipilih dan dibeli dari buku-buku terbitan swasta yang dianggap memenuhi syarat untuk keperluan perpustakaan sekolah. Pembelian buku ini juga dilakukan secara terpusat dalam arti judul dan jumlahnya ditetapkan di tingkat Pusat. Siswa dan guru dapat menggunakan buku-buku tersebut untuk memperkaya pengetahuan mereka khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Di samping dari pemerintah, koleksi perpustakaan juga diharapkan dapat diperoleh dari usaha sekolah, siswa dan masyarakat. Menarik untuk diketahui bahwa buku-buku yang disediakan pemerintah secara terpusat nampaknya kurang diminati oleh siswa karena dianggap kurang sesuai dengan minat siswa. Isi dan temanya terlalu menggurui sehingga kurang berhasil meningkatkan minat dan kegemaran membaca siswa (Kompas, 11 April 1997, 20 & 21 Juni 1997). Buku-biku yang disediakan masih berfokus pada moral teaching dan transfer of knowledge. Akibatnya siswa didudukan sebagai objek dan bukan sebagai subjek proses pembelajaran. Buku yang merangsang dan mengembangkan daya nalar dengan menempatkan siswa sebagai subjek masih sangat kurang. Di samping itu pemilihan dan penentuan buku perpustakaan secar terpusat cenderung kurang memperhitungkan keanekaragaman latar lingkungan, wawasan dan kepentingan atau minat siswa. Akibatnay, di banyak sekolah buku itu kurang dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran atau sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan minat dan kegemaran membaca siswa, walaupun di sekolah tertentu buku-buku itu diminati siswa.

Buku-buku perlajaran pokok diterbitkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Penerbitan buku pelajaran itu mulai dari penulisan dan pengembangan naskah sampai siap cetak ditangani oleh pemerintah, sedangkan pendistribusiannya sampai ke sekolah dilakukan oleh pihak swasta atas biaya pemerintah. Pada hakikatnya buku pelajaran pokok itu disediakan untuk memnuhi kebutuhan setiap siswa dalam arti siswa dapat meminjamnya dari sekolah dan mengembalikannya sesudah buku itu tidak dipakai lagi dalam proses pembelajaran di kelas.

Dalam penyediaan buku pelajaran untuk kurikulum 1968, 1975, 1976, dan 1984, penyusunan naskah didasarkan pada kurikulum yang berlaku dan memerlukan waktu antara dua sampai empat tahun dan pencetakan serta pengirimannya ke sekolah memerlukan paling tidak satu tahun. Dengan demikian buku pelajaran pokok tersedia di sekolah paling cepat tiga tahun sesudah kurikulum dinyatakan berlaku. Bahkan untuk mata pelajaran tertentu buku pelajaran pokoknya tidak dapat disediakan sampai terjadi lagi perubahan kurikulum. Kesenjangan waktu tersebut mengakibatkan guru dan siswa menggunakan buku pelajaran yang tersedia, apakah buku pelajaran untuk kurikulum sebelumnya atau buku pelajaran lain yang ditawarkan penerbit swasta dalam arti harus membeli.

Penulisan dan pengembangan naskah memerlukan waktu lama dibandingkan dengan yang dilakukan penerbit swasta. Sungguhpun dikatakan bahwa naskah ditangani oleh pemerintah, tidak berarti tersedia penulis naskah yang tugas dan jabatannya adalah khusus menulis naskah. Dalam penulisan naskah, pemerintah mencari penulis yang dianggap ahli dan memenuhi syarat untuk menulis naskah buku pelajaran. Penulis tersebut pada umumnya berasal dari kalangan tenaga pengajar di perguruan tinggi atau di sekolah. Mereka memiliki pekerjaan/tugas pokok serta pekerjaan samping lainnya sehingga memiliki waktu terbatas untuk menulis serta tidak berkonsentrasi penuh menulis naskah itu. Ddi samping itu imbalan yang diberikan sekitar delapan juta rupai nampaknya kurang memadai dan menarik bagi penulis berpengalaman dilihat dari jumlah tiras buku yang dicetak mencapai dua sampai tuga juta eksemplar (untuk SD). Untuk naskah dan tiras yang sama penulis akan memperoleh tidak kurang dari Rp. 20.000.000,- (dengan royalti 8 persen) apabila naskah itu diterbitkan oleh swasta dan diperjualbelikan. Keadaan yang demikian sering memberikan pengaruh negatif terhadap motivasi penulis dan mengakibatkan penyelesaian naskah lebih lama daripada waktu yang direncanakan.

Pemerintah mengembangkan naskah buku pelajaran melalui suatu sistem, prosedur dan mekanisme yang diharapkan dapat menjamin mutu buku pelajaran pokok. Di samping naskah ditulis oleh penulis yang dianggap ahli dan berpengalaman dalam bidangnya, naskan itu dinilai dan ditelaah oleh berbagai pihak. Di samping itu Pusat Perbukuan yang bertanggung jawab secara teknis dalam penyediaan naskah buku pelajaran pokok melakukan penyuntingan naskah serta mengkoordinasikan semua kegiatan penulisan dan pengembangan naskah sampai siap cetak. Sistem, prosedur, dan mekanisme itu di samping turut memperpanjang waktu penyediaan naskah, ternyata juga belum menjamin naskah yang dihasilkan bebas dari berbagai kelemahan. Hasil penelitian (Sitepu, 1994 & 1999;  Nugraha, 1995; Setyowati, 1997; dan Ahmad, dkk. 2000) menunjukkan adanya buku pelajaran pokok terbitan pemerintah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum dilihat dari pokok bahasan dan urutannya, serta bahasa dan gaya yang digunakan dalam buku pelajaran pokok itu dianggap berbelit-belit sehingga menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk memahami konsep yang disajikan. Sementara itu ilustrasi yang ada pada umumnya tidak berwarna dianggap kurang menarik minat siswa di samping sejumlah ilustrasi dianggap tidak relevand dengan konsep yang hendak dijelaskan (terakhir terlihat dalam buku Bahasa Indonesia SD, Kurikulum 1994). Ilustrasi dalam bentuk gambar atau penjelasan masih membedakan jender antara pria dan wanita dalam pengertian pria masih dianggap lebih unggul daripada wanita. Di samping itu ilustrasid an gambar masih belum mewakili seluruh wilayah Indonesia (khususnya wilayah Indonesia bagian Timur) bahkan terkesan lebih mencerminkan keadaan di Pulau Jawa. Ilustrasi yang demikian menimbulkan wasa asing bagi siswa yang kurang atau tidak akrab dengan penampilan atau keadaan yang disajikan (Worl Bank, 1995).

Kebijakan pemerintah menyediakan buku pelajran pokok secara tepat waktu dengan cara memberlakukan kurikulum secara bertahap nampaknya tidak dapat terlaksana untuk semua mata pelajaran di SD, SLTP dan SLTA. Pelaksanaan Kurikulum 1994 yang dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan bagi penyediaan buku pelajaran pokok menunjukkan bahwa sampai Kurikulum 1994 disempurnakan dengan suplemen atau tambahan, buku pelajaran pokok untuk melaksanakan Kurikulum 1994 itu belum dapat disediakan untuk semua mata pelajaran di SD, SLTP dan SLTA. Sampai dengan tahun 2000 atau enam tahun sesudah diberlakukannya kurikulum 1994 diberlakukan, buku pelajaran pokok untuk mata pelajaran KTK dan Muatan Lokal di SD dan SLTP, Matematika, Antropologi, Sejarah Bduaya, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi untuk eklas 3 SLTA belum dapat disediakan. Sementara itu data dari lapangan (Sitepu, 1999 dan Ahmad, dkk. 2000) masih menunjukkan, bahwa isi buku pelajaran SD, SLTP, dan SLTA masih belum sepenuhnya memnuhi tuntutan Kurikulum 1994.

Berdasarkan data di Pusat Perbukuan (1993/1994 sampai dengan 2000) dalam menerapkan kurikulum 1994 pemerintah menggunakan dana sekitar Rp. 654,1 milyar untuk menyediakan sekitar Rp. 148,5 juta eksemplar buku pelajaran poko di SD, SLTP, dan SLTA. Buku tersebut terdiri dari 65,1 juta eksemplar untuk SD/MI, 30,0 juta eksemplar untuk SLTP/MTs, dan 53,4 juta eksemplar untuk SLTA/MA. Khusus untuk SLTP jumlah tersebut tidak termasuk buku pelajaran pokok yang dipilih dari buku terbitan swasta dengan menggunakan dan pinjaman dari Bank Dunia (1996/1997 – 1999-2000).

Untuk menyertakan penerbit swasta dalam penyediaan buku pelajaran pokok, pemerintah menilai dan memilih buku-buku terbitan swasta menjadi buku pelajaran pokok di SLTP. Kebijakan yang mulai diberlakukan tahun 1996/1997 itu nampaknya juga dimaksudkan untuk mengurangi kesan monopoli pemerintah dalam peneydiaan buku pelajaran pokok serta untuk mendorong perkembangan industri buku di Indonesia. Keinginan pemerintah untuk mendapatkan buku pelajaran yang bermutu terlihat dalam sistem, mekanisme dan prosedur penilaian buku tersebut. Data penilaian buku terbitan swasta melalui kebijakan ini menunjukkan masih rendahnya mutu pelajaran yang tersedia di pasar. Untuk semua mata pelajaran, tidak ada satu judul buku pun yang dapat dinyatakan memnuhi syarat untuk dapat dipakai sebagai buku pelajaran pokok tanpa mengalami perbaikan terlebih dahulu. Data dalam Tabel 1 berikut memberikan gambaran tentang jumlah dan mutu buku-buku tersebut.

Data dalam tabel di atas menunjukkan, bahwa walaupun terdapat kecenderungan kenaikan jumlah penerbit yang mendaftar dan  mengajukan bukunya untuk dinilai, jumlah itu (1,6-25,6 persen) sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penerbit yang menurut IKAPI mencapai 560. sedangkan jumlah penerbit yang bukunya dinyatakan memnuhi syarat untuk dipilih menjadi buku pelajaran pokok rata-rata berkisar antara 9-24 penerbit atau 9,7-34,3 persen dari yang mendaftar. Setidaknya jumlah penerbit dan jumlah buku yang terdaftar mengikuti penilaian merupakan salah satu kesulitan dalam penilaian buku itu sebagaimana diungkapkan oleh Dikjendikdasmen dalam tahap awal penerbitan (Media Indonesia, 1 Februari 1996).

Buku yang dibeli didasarkan atas harga penawaran yang terendah atau tender dengan harga yang terendah. Harga tersebut dibandingkan dengan buku lain yang juga dinyatakan memnuhi syarat sebagai buku pelajaran pokok dalam mata pelajaran yang sama. Walaupun masing-masing buku telah memenuhi syarat minimal yang dituntut kurikulum, tetapi kualitas masing-masing buku tidak sama dilihat dari desain, warna, dan jumlah halaman. Buku yang berwarna dan menarik dalam jumlah halaman yang sama akan lebih mahal daripada yang tidak berwarna. Dengan pemilihan melalui tender itu maka belum tentu buku yang terbaik akan terbeli dan belum tentu semua buku yang tebeli telah memenuhi syarat itu dibeli oleh pemerintah. Dilihat dari jumlah penerbit yang mendaftar dan yang bukunya dibeli oleh pemerintah, nampaknya pengaruh kebijkan ini terhadap pengembangan industri buku nasional tidak signifikan. Bahkan di segi lain terpilihnya buku-buku yang diterbitkan penerbit tertentu menadi buku pelajaran pokok untuk masing-masing mata pelajaran, mengurangi peluang pasar bagi penerbit-penerbit lain yang menerbitkan buku sejenis.

Kecilnya jumlah buku yang dinyatakan memenuhi syarat (setelah melalui perbaikan) untuk dipakai sebagai buku pelajaran pokok merupakan indikator mutu buku pelajaran terbitan swasta yang sekaligus juga merupakan indikator mutu menulis buku pelajaran. Bahkan untuk pelajaran KTK, selama lima tahun peneilaian tidak ada satu buku pun yang memnuhi syarat minimal untuk diperbaiki agar layak dipakai sebagai buku pelajaran pokok. Kebijakan yang didukung dengan dan apinjaman dari Bank Dunia ini sebenarnya memberikan kemungkinan lebih daris atu seru buku untuk masing-masing mata pelajaran dinyatakan memnuhi syarat. Dengan demikian tidak terjadi monopoli dari satu penerbit saja dan setiap wilayah mempunyai pilihan (yang paling sesuai) untuk daerahnya. Akan tetapi dilihat dari kuantitas dan kualitas buku yang dinyatakan memenuhi syarat dan dibeli, nampaknya hak sepenuhnya mencapai sasaran.

Melalui proyek yang sebagian besar menggunkan dan pinjaman dari Bank Dunia itu, telah dibeli dan disalurkan ke sekolah sebanyak 61.146.610 eksemplar buku pelajaran untuk tujuh dari sepuluh mata pelajaran di SLTP/MTs mulai tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 1998/1999. Di samping proyek ini tidak lepas dari isu korupsi pengadaan buku-buku itu (Kompas, 9,10,17, 20 September 1998; Merdeka, 9 September 1998; Republika 30 September 19998; Republika , 30 September 1998; dan Suara Karya, 17 September 1998), ternyata buku yang dipilih dan disesali juga tidak luput dari  kelemahan termasuk kesalahan dalam isi buku seperti untuk mata pelajaran Bahasa Inggris (Kompas, 3 Oktober 1997; dan Aprianti, 1999). Kesalahan yang terdapat pada hampir setiap halaman dan dianggap fatal itu mengakibatkan penilaian buku bahasa inggris kelas 1 sampai dengan 3 SLTP yang dilakukan tahun 1995/1996 itu harus diulang kembali tahun 1998/1999 dan 1999/2000. akan tetapi buku yang mengandung banyak kesalahan dan meneysatkan itu tidak pernah diralat atau ditarik dari sekolah. Nampaknya tidak ada juga yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan dalam penilaian dan pemilihan buku itu dirancang begitu katat untuk mendukung objektivitas, akan tetapi dengan terdapatnya banyak kesalahan dalam buku Bahasa Inggris itu menimbulkan keraguan atas keandalan hasil penelitian.

Kericuhan dalam proses penyediaan buku itu juga terlihat dari batalnya pembelian buku Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, dan KTK dalam tahu 1998/1999 serta diulangi lagi dalam tahun 1999/2000. Buku yang dinilai dalam tahun 1999/2000 itu semestinya sudah tersedia di sekolah dalam Juli 2000 sehingga sudah dapat dipakai pada awal tahun  ajaran 2000/2001. Akan tetapi dengan tertundanya pembelaian buku itu maka kemungkinan buku itu baru tiba di sekolah pada akhir tahun anggaran 2000 atau Desember 2000. Sementara itu sudah terdengar berita akan diterapkannya kurikulum baru mulai tahun 2001. Dengan demikian sejauh mana buku baru itu masih sesuai dengan kurikulum baru itu menjadi masalah tersendiri pula. Manarik juga untuk dicatat bahwa samapi menjelang akhir masa berlakunya, dana pinjaman dari Bank Dunia dana pinjaman untuk pengadaan buku pelajaran pokok SLTP yang bernilai sekitar US S 143,4 juta itu masih belum sepi dari isu korupsi (Rakyat Merdeka, 7 Juli 2000).

Berdasarkan data Puast Perbukuan, buku pelajaran pokok yang disediakan pemerintah untuk melaksanakan Kurikulum 1994 di SD/MI dan SLTP/MTs telah mencapai jumlah satu buku untuk setiap siswa. Bahkan untuk SD jumlah buku pelajaran terhadap siswa telah melebihi rasio 1:1. Sedangkan untuk SLTA, buku pelajaran pokok untuk mata pelajaran Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, danPendidikan Seni untuk kelas 1 sampai dengan 3, Matematika dan Sejarah Nasional dan Umum untuk kelas 3 belum dapat disediakan, walaupun Kurikulum 1994 telah berlaku selama lebih dari lima tahun. Di samping itu buku petunjuk guru mengajar untuk beberapa mata pelajaran belum dapat disediakan walaupun buku untuk siswanya telah ada di sekolah. Oleh karena buku petunjuk guru berisikan pedoman bagi guru menggunakan buku siswa, maka dikhawatirkan guru tidak memakai buku siswa itu sebagaimana seharusnya atau guru dapat menggunakannya dengan baik sehingga buku petunjuk guru itu sebenarnya tidak diperlukan.

Sungguhpun buku pelajaran pokok itu diaadakan (dicetak atau dibeli) melalui masing-masing Kantor Wilayah Depdiknas, masih ada juga sejumlah buku yang diadakan secara terpusat. Dalam hal buku diadakan melalui Kanwil, maka Kanwil merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyalurannya samapi ke sekolah. Apabila pengadaannya dilakukan di tingkat Pusat, Pusat Perbukuan atau lembaga-lembaga lain yang mengatur penyalurannya ke sekolah. Berdasarkan hasil penelitian (Sitepu, 1994) dan laporan, ternyata di banyak sekolah terjadi kelebihan buku (jumlah buku yang lebih banyak daripada jumlah siswa), sementara di banayk sekolah terjadi pula kekurangan buku pelajaran pokok itu. Sedemikian kacaunya penyaluran buku itu sehingga jarang ditemukan sekolah mempunyai buku dengan rasio 1:1 untuk setiap mata pelajaran. Ketidakberesan dalam penyaluran buku itu antara lain disebabkan oleh ketidakakuratan data. Pertama, Kanwil Depdikbud atau Pusat Perbukuan dan lembaga lain yang menyalurkan buku tidak memiliki data jumlah siswa yang akurat dan lengkap. Kedua, oleh karena keterbatasan dana buku pelajaran pokok tertentu diadakan dan disalurkan secara bertahap dalam lebih dari satu tahun anggaran sedangkan data penyaluran buku setiap tahun tidak terdokumentasi dengan baik sehingga sulit dilacak ke mana dan berapa banyak buku yang disalurkan dalam tahap sebelumnya. Ketiga, buku pelajaran pokok disediakan oleh beberapa proyek di lingkungan Depdiknas dan data nuku yang diadakan tidak terkoordinasi dengan baik di tingkat Pusat dan Kantor Wilayah; di samping Pusat Perbukuan terdapat proyek di lingkungan Ditjendikdasmen dan Pemerintah Daerah yang juga mengadakan buku pelajaran pokok. Keempat, data sekolah yang ditutup/dihapuskan atau dipindahkan dan yang baru didirikan tidak dimiliki, sehingga ada buku yang dikirim ke alamat yang sekolahnya sudah tidak ada atau sudah pindah sementara ada sekolah yang baru dibuka sama sekali tidak mendapat buku. Kekurangan atau tidak lengkapnya buku pelajaran pokok di sekolah membuat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mempercayai lagi sistem penyaluran buku yang diterapkan termasuk Kanwil Depdibud dalma pengadaan dan penyaluran buku itu (Surya, 30 Desember 1997).

Kekacauan dalam penyaluran buku tidak hanya terjadi untuk buku pelajaran pokok tetapi juga untuk buku-buku perpustakaan sekolah yang antara lain buku bacaan anak-anak sekolah dasar (PPBBASD, 1989). Keadaan yang hampir sama terjadi di daerah yang memiliki sarana transportasi yang sulit atau daerah terpencil dan di daerah perkotaan dengan sarana transportasi yang mudah termasuk di DKI Jakarta. Kesenjangan jumlah buku antara yang dibuthkan dan yang tersedia di sekolah terjadi mulai dari pelaksanaan Kurikulum 1975, 1984, 1994, sehingga dapat disebut sebagai masalah klasik (Cohen, 1990 dan 1991; Sitepu, 1999). Sistem distribusi yang telah dimodifikasi dari pendekatan geografis dan sarana transportasi, ke pendekatan struktural, sampai ke pendekatan langsung ke sekolah ternyata tidak memebrikan perbaikan yang berarti. Perubahan-perubahan sistem itu bahkan membuat  287 gudang buku yang telah ada menjadi mubazir. Dengan demikian apabila keadaan ini hendak diperbaiki, nampaknya kebijakan dan sistem penyediaan buku pelajaran pokok itu perlu mengalami perubahan yang mendasar.

Otonomi sebagai Suatu Alternatif

Sejalan dengan kebijakan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan No. 25 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah  No. 25 tahun 2000, wewenang penyediaan buku pelajaran pokok untuk semua sekolah perlu diberikan kepada pengambil keputusan yang terdekat ke sekolah. Perubahan kebijakn itu dilaksanakan secar bertahp dengan memperhitungkan kondisi masing-masing daerah dan pada waktunya nanti diharapkan sekolah sendiri dapat memantapkan dan mengadakan buku pelajaran pokok yang sesuai untuk sekolahnya sendiri. Otonomi penyediaan buku pelajaran pokok dapat diberikan di tingkat kabupaten atau kota, atau kecamatan, bahkan di tingkat sekolah sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Pemberian otonomi dalam memilih dan menetapkan buku pelajaran mereka buku pelajaran kepada sekolah adalah sejalan dengan pemikiran tentang pengelolaan pendidikan berbasis sekolah. Pemberian wewenan kepada sekolah untuk menentukan buku pelajaran bukan suat usul yang baru akibat terbitnya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Pemikiran yang demikian telah dilontarkan para penerbit pada tahun 1997 (Kompas, 23 Agustus 1997).

Sungguhpun PP No. 25 tahun 2000 mengatur bahwa bahan ajar ditentukan oleh Pusat bahwa bahan ajar ditentukan oleh Pusat, keetntuan itu hendaknya diartikan sebagai wewenang Pemerintah Pusat dalam menentukan kurikulum pendidikan. Sedangkan buku pelajaran ditentukan oleh masing-asing daerah dengan catatan Pemerintah Pusat menetapkan ketentuan-ketentuan pokok dalam penyusunan buku pelajaran sebagaimana kehendaki dalam ayat 1 Pasal 34 UU N. 2 tahun 1989. di samping di Pemerintah Pusat melakukan pengawasan formal atas mutu buku pelajaran sedangkan mayarakat sendiri dapat mengawasinya melalui mutu proses dan hasil pembelajaran di masing-masing sekolah.

Pemberian otonomi dalam penyediaan buku pelajaran pokok akan mengatasi berbagai masalah yang selam ini sulit dipecahkan. Sungguhpun semua buku pelajaran itu mengacu pada kurikulum yang berlaku, isi dan penyajian serta bahasa buku pelajaran yang dipilih tentu lebih sesuaid engan keadaan dan lingkungan masing-masing daerah serta kemampuan siswa. Apalagi kalau pengadaan buku itu diberikan kepada sekolah, maka masalah-masalah penyaluran dan ketidaksesuaian jumlah buku yang dapat diatasi.

Kendala yang mungkin dihadapi antara lain ialah belum tersedianya jaringan penerbit dan toko buku di semua daerah sehingga dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh buku di daerah tertentu. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan otonomi dalam bidang buku pelajaran ini perlu disertai dengan usaha penerbit dan toko buku mengembangkan jaringannya setidak-tidaknya sampai ke ibukota kecamatan. Keadaan geografi dan sarana transportasi dapat juga mengakibatakan harga buku bervariasi antardaerah dan ditempat-tempat tertentu harga buku mungkin akan sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah dapat memberikan keringanan-keringanan dalam produksi dan pengiriman buku pelajaran misalnya dengan memberikan harga khusus (lebih murah) dalam pembelian kertas dan pengirirman buku pelajaran.

Dari sekian banyak kendala, masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang utama. Keberhasilan pemberian otonomi dalam berbagai bidang sangat tergantung pada mutu dan kemmapuan sumber daya manusia yang melaksanakannya. Khusus di bidang buku pejaran pokok diperlukan tenaga yang mampu menilai buku pelajaran dari segi isi, metodologi, bahasa, dan grafikanya. Beberapa daerah sudah memiliki tenaga yang mampu, apalagi kalau di daerah itu terdapat perguruan tinggi. Akan tetapi sebenarnya diharapkan masing-masing guru juga harus mampu menilai dan memilih sumber pembelajaran termasuk buku pelajaran secara objektif. Apalagi kalau sekolah diberikan otonomi, maka guru dan masyarakat sekitar sekolah itu harus mampu menilai dan memilih buku pelajaran pokok yang bermutu dan sesuai. Peran guru pada hakekatnya sangat dominan dalam pemilihan dan pemanfaatan sumber pembelajaran. Buku yang bermutu tidak akan secara otomatis dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran apabila guru tidak dapat memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Sebaliknya, buku yang kurang bermutu dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran apabila guru dapat mengetahui kelemahan buku itu dan penyempurnaan dalam membelajarkans iswa. Mengingat pentingnya peranan guru, seyogyanya di semua lembaga pendidikan guru di semua jurusan diberikan mata kuliah mengenai penulisan buku pelajaran. Sekarang ini mata kuliah yang sejenis diberikan terbatas di program teknologi pendidikan. Kemampuan guru dalam menilai, memilih, dan memanfaatkan buku pelajaran pokok akan memcahkan berbagai masalah serta meningkatkan efisiensi dana yang dihadapi selama ini. Di samping itu kebijakan otonomi ini dengan memberdayakan semua potensi yang ada di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri buku nasional.

KEPUSTAKAAN

Ahmad H.P. dkk. (2000). Rekomendasi operasional untuk perevisian buku Bahasa Indonesia SD. Laporan hasil pengkajian. Tidak diterbitkan

Apridianti, Dila. (1999). Pemanfaatan buku pelajaran pokok Bahasa Inggris untuk kelas 1 Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Ciracas. Skripsi di IKP Jakarta. Tidak diterbitkan.

Askerud, Pernille. (1998). Educational publishing and book provision dalam publishing and development: A book of readings. Chestnut Hill. Bellagio Publishing Network

Cohen, Philip. (1990). Publishing development in Sumatra and West Kalimantan. London. Laporan Penelitian. Tidak diterbitkan.

_______. (1991). Publishing development in eastern Indonesia. London. Laporan penelitian. Tidak diterbitkan.

Nugraha, Enung. (1995). Kesesuaian buku paket biologi kelas I SLTP dengan kurikulum 1994. Skripsi di IKIP Jakarta. Tidak diterbitkan.

Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar. (1989). Penelitian tentang penyaluran dan penggunaan buku perpustakaan Sekolah Dasar. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Pusat Perbukuan. (1994). Pedoman pusat perbukuan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Satriawan, Yudi. (1997). Pemanfaatan buku teks utama Fisika untuk kelas 1 Sekolah Lanjutan Pertama/Madrasah Tsanawiyah di MTs wilayah Jakarta Timur. Skripsi di IKIP Jakarta. Tidak diterbitkan.

Setyowaty, Eko Budi. (1997). Pemanfaatan buku Matematika untuk eklas 1 SMU di Sekolah Menengah Umum Negeri wilayah Jakarta Utara. Skripsi di IKIP Jakarta. Tidak diterbitkan.

Sitepu, Bintang Petrus. (1994). Penyaluran dan pemanfaatan buku pelajaran: Suatu analisis kebijakan dalam penyaluran adn pemanfaatkan buku paket SD    dan SMP di DKI Jakarta. Lpran peneltiian. Tidak diterbitkan.

______, (1999). Kajian lapangan tentang bku pelajaran pokok SD, SLTP, dan SMU. Jakarta. Laporan Penelitian. Tidak diterbitkan.

Undang-undang No. 22 tahun 1999, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 & Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.

World Bank. (995). Book and reading Development Project. Staff appraisal report. Tidak diterbitkan.

Tabel

PENILAIAN BUKU PELAJARAN TERBITAN SWASTA

1995/1996 – 1999/2000

No Tahun Mata Pelajaran Jumlah
Penerbit Seri
M MS M MS
I 1995/1996
  1. Bahasa Inggris
  2. Ekonomi
  3. Kerajinan Tangan&Kesenian
28 9 (32,%) 27

24

10

6 (22,2%)

5 (20,8%)

II 1996/1997
  1. Sejarah Nasional dan Umum
  2. Geografi
  3. Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan
  4. Kerajinan Tangan&Kesenian
74 16(21,6%) 45

43

14

4

11(24,4%)

5 (11,6%)

3 (21,4%)

III 1997/1998
  1. Bahasa Indonesia
  2. MAtematika
  3. Muatan Lokal
  4. KTK

Seni Rupa

Seni Tari

Seni Musik

Kerajinan Tangan

142 10(9,7%) 59

54

10

7

6

6

2

6 (10,2%)

4 (7,4%)

2 (20,0%)

IV 1998/1999
  1. Fisika
  2. Biologi
  3. Bahasa Inggris
  4. KTK

Seni Rupa

Seni Tari

Seni Musik

Kerajinan Tangan

142 B B B
V 1998/1999
  1. Fisika
  2. Biologi
  3. Bahasa Inggris
70 24 (34,3%) 54

47

8 (14,8%)

13 (27,7%)

Keterangan:

T              : Terdaftar

B              : Batal

MS          : Memenuhi syarat

Seri         : Terdiri atas buku siswa dan buku petunjuk guru kelas I sampai 3 SLTP

Sumber : data diolah dari bahan yang diperoleh dari Bagian Proyek Pengembangan Buku dan Minat Baca, Jakarta, 2000.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s